1. Opini publik mengaktifkan demokrasi. Tetapi ia menonaktifkan politik. Opini publik diperlukan untuk mendasarkan penyelenggaraan kebijakan (ini adalah suatu pekerjaan rutin demokrasi), tapi juga dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan pembuat kebijakan (karena dengan itu seolah-olah representasi dan legitimasi dihubungkan). Artinya, atas nama opini publik, opsi kebijakan dipilih. Tapi juga dengan menunggangi opini publik, kepentingan politik diselundupkan. Jadi, demokrasi terselenggara secara teknis melalui opini publik, tanpa mempersoalkan fungsi etisnya. Masalahnya baru menjadi kritis bila seseorang hendak memandang politik dengan cara lain, yaitu sebagai sebuah proyek transformasi, karena menganggap demokrasi telah menjadi malas, karena hanya berhenti dalam rutinitas institusional. Untuk kebutuhan semacam itulah kita mengaktifkan kontra pikiran dari opini publik, yaitu etika publik. Jadi, etika publik mengaktifkan kembali politik, dengan mempertanyakan isi, prosedur dan fungsi opini publik. Artinya, melalui etika publik, politik dihidupkan sebagai soal ”konfrontasi etik”, dan bukan ”konfirmasi statistik”.
2. Memang, opini publik dapat diperlihatkan secara empirik melalui survei. Tetapi tentu itu bukan opini publik yang otentik, melainkan yang statistik. Artinya, metodologi tidak mungkin memastikan otentisitas itu, bukan saja karena problem paradoks ”the black swan”, tetapi terlebih karena konsep ”opini” itu sendiri selalu bersifat ”in the making”, apalagi bila ia menyangkut suatu proposal publik (Pemilu, RUU, kebijakan pemerintah). Di situ opini publik berayun mengikuti perdebatan sekelompok elit (pakar, politisi, teknokrat, pejabat). Jadi, apa yang secara populer disebut ”opini publik” berdasarkan hasil survei, selalu jatuh dalam paradoks epistemik: pengetahuan tentang itu selalu tertinggal oleh kebutuhan untuk mengetahuinya, dan kebutuhan itu sendiri selalu tertinggal juga oleh hasrat untuk menikmati kepastiannya. Jadi, kita sebetulnya pergi pada ”opini publik” dalam upaya kita memuaskan hasrat pada kepastian, padahal maksimal yang dapat kita capai adalah keterangan tentang ketidakpastian. Tegasnya, kita memperalat opini publik untuk keperluan metafisis itu. Dengan kata lain, opini publik tidak merupakan kebenaran dalam arti ”reality check”, melainkan sekedar sebuah strategi politik yang diperlukan untuk mengamankan tendensi manusia pada kepastian. Artinya, selalu ada kepentingan untuk melihat posibilitas menjadi probabilitas, dan berharap probabilitas itu menjadi kepastian (dalam kasus pilkada misalnya- menjadi elektabilitas). Jadi, selalu ada surplus psikologis yang melampaui kerja metodologis. Itulah fungsi politik dari statistik: dugaan berubah menjadi kesimpulan.
3. Dengan kata lain, mental kita hanya menyebutnya sebagai ”opini publik”, bila ia berhasil mengkonfirmasi peristiwa. Jadi, secara mental, kita sebetulnya menggunakan konsep itu sebagai alat prediksi, dalam upaya memuaskan hasrat pada kepastian. Dalam politik, hasrat pada kebenaran itulah yang menunggangi opini publik. Pemerintah misalnya memerlukannya untuk membenarkan kebijakan. Dalam persaingan politik, opini publik diperlihatkan sebagai alasan untuk tidak mundur dalam persaingan. Tetapi bila kita masuk dalam konsekwensi konseptualisasi, maka jelas bahwa konsep opini publik tidak dikenal dalam filsafat politik libertarian misalnya. Seorang libertarian akan menganggap opini publik sebagai ancaman pada kemerdekaan individu. Tetapi juga kalangan kiri akan mencurigai opini publik sebagai alasan penguasa untuk mengendalikan oposisi. Jadi opini publik itu lebih merupakan suatu wilayah strategis yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan, demi mengolah legitimasi, representasi dan hegemoni.
4. Karena itu, seseorang memerlukan teori ”tentang” politik, mendahului teorinya tentang ”opini publik”. Artinya, gambaran pikiran tentang ”yang politik”, akan mengorganisir metodologi dalam membaca opini publik. Jadi, pada mereka yang memahami politik sebagai hanya urusan tukar-tambah kekuasaan, opini publik akan dipelajari -karena diperlukan- untuk memaksimalkan keuntungan pertukaran politik. Di sini, politik adalah statistik. Politik adalah apa yang diperlihatkan oleh statistic. Artinya, politik tidak diselenggarakan secara preskriptif, tetapi cukup dimaksudkan untuk mendeskripsikan masalah “who gets what, when and how”. Terhadap soal itu, politik menyodorkan jawaban, tetapi bukan mempersoalkannya. Jadi, politik menjadi semacam reportase fakta belaka. Sebaliknya, bagi mereka yang memahami politik sebagai pertarungan nilai, opini publik akan dipelajari untuk memastikan bahwa ”something else is possible”. Di sini politik justeru merupakan aksi mempersoalkan opini publik, bukan karena alasan metodologi, melainkan karena hasrat pada sesuatu yang lain, pada suatu ketidakpastian.
5. Hasrat pada ketidakpastian itulah sebetulnya yang merubah statistik menjadi politik. Atinya, kepastian yang diinginkan melalui opini publik (setelah diamankan di dalam ”kurva lonceng”), berubah menjadi ketidakpastian ketika isu publik itu memasuki wilayah perdebatan etik. Di dalam wilayah itu, statistik diuji ulang dalam ”totalitas” peristiwa, yaitu ketika semua aspek diperlihatkan secara kontras. Opini publik bahkan menjadi target operasi dari politik hasrat. Hasrat itulah yang membuat opini publik menjadi ”undecidable”, dan karena itu tidak dipakai sebagai pedoman politik. Politik hasrat tidak diasuransikan pada opini publik, melainkan pada etika publik. Karena itu, opini publik tidak mendahului konfrontasi nilai, melainkan merupakan hasil dari konfrontasi itu. Dalam keterangan inilah kita mengerti mengapa opini publik dapat berbalik arah. Artinya, opini publik sebetulnya baru bisa diucapkan setelah konfrontasi nilai itu selesai. Jadi, lebih berguna mendefinisikan opini publik sebagai lokasi konfrontasi nilai, ketimbang menganggapnya sebagai representasi kebenaran.
6. Sekedar contoh (yang belum tentu mencukupi): Mengapa setelah Sri Mulyani mundur, opini publik berbalik memihaknya? Tentu bukan karena ada fakta-fakta baru di dalam ”kasus bank Century” yang membenarkan ”kebijakan SMI”, atau karena DPR tidak lagi bersuara keras setelah Aburizal Bakrie menjadi sekutu SBY. Opini publik berubah justeru karena kontras moral yang tiba-tiba muncul antara Sri Mulyani yang tampil tegar seorang diri, tanpa kekuasaan, tanpa jabatan, dengan Bakrie dan SBY yang nampak berlebihan mengumpulkan kekuasaan. Nampak di sini bahwa opini publik memang merupakan lokasi pertarungan nilai, dan karena itu kebenarannya tergantung pada ”situasi-situasi kritis” di dalam struktur diskursus politik.
7. Situasi krisis itu adalah momen intelektual yang meluruskan arah pertarungan nilai menuju ujian politik habis-habisan. Di situ, ketelanjangan politik adalah tuntutan etis tertinggi, dan dengan itu semua ke-pura-pura-an berakhir. Konfrontasi kebenaran tidak lagi membutuhkan ”opini publik”, karena diskursus kebenaran telah beralih dari tatabahasa statistik ke tatabahasa etik . Pada suhu diskursus semacam itu, yaitu 1ketika kontras moral menjadi satu-satunya wilayah uji politik, maka kebenaran opini publik tidak lagi menjadi urusan komputasi statistik, melainkan hasil konfrontasi etik. Di sinilah politik diucapkan sebagai ”kebenaran” dan bukan sebagai ”opini publik”.
8. Jadi, politik selalu kembali pada akal sehat manakala puncak konfrontasinya mencapai batas toleransi etis. Pada momen itu seluruh peralatan propaganda untuk membentuk opini publik kehilangan daya provokasinya karena polarisasi moral tidak dapat lagi dimanipulasi melalui insentif-insentif psiko-kapital. Politik berubah menjadi kegembiraan publik, dan dari situ solidaritas dan kesukarelaan tumbuh melampaui distingsi-distingsi sosio-kultural. Momen intelektual inilah yang menghasilkan ”politics of desire” , yaitu enersi psikopolitik yang 2menerobos ”system of thought”, yaitu bekuan-bekuan ideologi, pagar rasionalitas dan protap obyektivitas. Di situ, politik tidak lagi diasuransikan pada institusi tetapi pada inspirasi. Politik ditempuh sebagai “jalan lain”, hanya oleh subyek yang tak pernah ingin menengok kebelakang. Politik adalah aksi menentukan kehendak, sekalipun kehendak itu berada diluar wilayah aman ”kurva lonceng”
9. Pembalikan opini publik hari-hari ini, dalam soal Sri Mulyani vs SBY-Bakrie, dapat dipandang sebagai deklarasi politik akal sehat yang menghendaki ”jalan lain”. Setelah itu, subjektivitas politiklah yang akan memastikan bahwa jalan itulah satu-satunya yang harus ditempuh. Di sini, pekerjaan politik hanyalah penyelenggaraan dari –dalam istilah Badiou- fidelitas, yaitu kesetiaan yang terus mengawasi proses konfrontasi etik itu, sambil terus bergembira bahwa nanti, ”something else is possible” Kebenaran, 3dalam konteks itu, adalah pukulan terhadap ”opini publik”.
10. Jadi, lebih berguna bila kita membicarakan problem opini publik itu dari sudut pandang proses persaingan nilai, ketimbang sebagai konsep statistik. Begitu juga dengan konsep kebenaran; ia tidak berguna untuk dibicarakan, kecuali sebagai pilihan etis yang dipertaruhkan dalam medan opini publik. Dalam pertaruhan etik itulah politik diaktifkan. Sekaligus di situ kita menikmati kesetaraan manusia sebagai kesetaraan sosial. Karena kesetaraan itu, maka politik harus ditempuh melalui jalan argumen. Dan karena argumen tidak dapat difinalkan dalam suatu hirarki kebenaran, maka politik selalu mempersyaratkan keberlanjutan ketidakastian. Di dalam kondisi itu, opini publik tidak boleh mendefinisikan ”sebuah politik” yang akan membatalkan kesetaraan sosial manusia. Karena itu opini publik harus dilihat sebagai lokasi percobaan berbagai strategi. Jadi, kita masuk dalam opini publik bukan untuk menyetujuinya, tetapi untuk mendorong argumen menuju ekstrimitas situasi, yaitu dengan meradikalisir kontras etika dari suatu peristiwa. Begitulah kebenaran ditempuh.
Daftar Kutipan:
- Baca esai “Arus Pendek Sri Mulyani” dan “Menjaga Harapan” dalam KONSTELASI No.26, Mei 1 2010, (http://www.p2d.org) - Politik Lacanian ini berguna bukan saja untuk menerangkan situasi, tetapi juga untuk mengha- 2
silkannya. Baca Patrick Fuery, Theories of Desire , Melbourne University Press, 1995
- Pada filsafat politik Badiou, politik bukanlah “everything is possible”, melainkan “something 3
else is possible”. Baca, Alain Badiou, Ethics: An Essay on the Understanding of Evil , Verso, 2002
